Pemberian Kompensasi Bagi Anak Indonesië Yang Ditahan Di Penjara Orang Dewasa Australië

Anak Indonesië Yang Ditahan Di Penjara Orang Dewasa Australië

Beberapa pengacara dari Indonesia dan Australië saat ini menjadi advokat bagi anak-anak Indonesië yang ditangkap saat menjadi awak kapal yang mengantar pencari suaka ke Australia.

Antara tahun 2008 dan 2011, para penegak hukum Australië memperlakukan anak-anak tersebut seperti orang dewasa met menjebloskan mereka ke penjara orang dewasa dan melanggar peraturan hukum mereka sendiri.

Investigasi Tempo yang terkini mengungkap bahwa 274 anak Indonesië mengalami perlakuan buruk yang melanggar hak asasi anak sebagaimana terkandung dalam hukum hak asasi manusia internasional.

Sebuah penyelidikan oleh Senat Australië pada tahun 2012 menemukan bahwa anak-anak yang salah tangkap tersebut berhak atas kompensasi, namun upaya para pengacara unt menuntut hak tersebut akan sia-sia apabila pemerintah Australië terus menolak upaya mereka.

Latar belakang kasus

Antara tahun 2008 dan pertengahan 2011, pemerintah Australië menahan dan memenjarakan ratusan anak Indonesië yang menjadi awak kapal-kapal penyelundup pencari suaka ke Australië tanpa menaati peraturan hukum yang berlaku.

Para penegak hukum Australië mengirim anak-anak tersebut ke pusat-pusat penahanan orang dewasa karena hasil x-ray tulang per besan mereka menunjukkan mereka sudah cukup umur.

Biasanya bagi anak-anak yang hasil tesnya menunjukkan bahwa mereka di bawah umur diberikan kelonggaran dan diperlakukan sebagai anak. Mereka ditempatkan di pusat penahanan bagi anak-anak di bawah umur.

Namun, bagi kasus anak Indonesië yang hasil pemindaian per volksan tangannya menunjukkan bahwa mereka cukup dewasa tidak diberikan kelonggaran sama sekali, meski mereka tetap menolak hasil tes tersebut.

Pada pertengahan tahun 2011, otoritas Australië berhenti menggunakan cara pemindaian per gerangschikte röntgenfoto voor menentukan umur karena cara pengujian tersebut tidak akurat bagi orang-orang yang memiliki latar belakang sosio-ekonomi yang rendah en memiliki nutrisi yang burk seperti anak-anak yang harus bekerja sebagai anak buah kapal nelayan di Indonesia. Kondisi kerja yang keras dan diet yang buruk terlihat dari tulang mereka.

Namun bagi ratusan anak yang hasil pemindaian x-ray-nya mengindikasikan bahwa mereka dewasa sebelum pertengahan 2011, penyesuaian kebijakan tersebut terlambat.

Isu tersebut telah menjadi satu dari berbagai permasalahan yang telah kami amati selama tujuh tahun. Kami menemukan bahwa seringkali anak-anak Indonesië yang terlibat dalam penyelundupan imigran gelap adalah korban pemandangan manusia.

Inisiatif pengacara swasta memimpin

Pada November 2016, Lisa Hiariej, pengacara Indonesia yang menetap di Australia, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di dalam gugatan atau class action tersebut, ia mewakili 115 anak yang telah ditangkap en dipenjara met melawan prosedur hukum yang berlaku en menuntut kompensasi sebesar A $ 103 juta.

Namun, pemerintah Australië melawan gugatan tersebut met berdalih bahwa peradilan Indonesië tidak memiliki yurisdiksi voor mengadili kasus tersebut.

Pemerintah Australië woordspeling membayar beberapa kantor hukum swasta Indonesië voor mewakili mereka di persidangan. Pada Maret 2018, setelah tiga sesi mediasi tertutup dan beberapa persidangan yang terbuka, majelis hakim setuju met para pengacara Australië bahwa peradilan tidak memiliki kompetensi relatif tät memutus kasus tersebut.

Hiariej mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Apabila ia gagal lagi, kemungkinan besar ia akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada saat yang bersamaan, sebuah kantor hukum Australië juga turut terlibat. Pada tahun 2018, Ken Cush & Associates memperluas ruang lingkup dari keberatan yang telah diajukan kepada Komisi Hak Asasi Manusia Australië mengenai perbuatan melawan hukum anak-anak Indonesië tersebut. Komisi tersebut melaporkan perlakuan melawan hukum atas anak-anak dalam laporan yang dibuat pada tahun 2012.

Sebelum itu pada tahun 2017, Ken Cush & Associates telah meyakinkan Pengadilan Tinggi Australia Barat for membatalkan putusan Ali Jasmin. Ali adalah anak Indonesia yang telah dihukum en dipenjarakan di penjara orang dewasa atas dasar penyelundupan manusia, meskipun ia pada saat itu baru berumur 13 tahun.

Keberhasilan kasus Ali tersebut menjadi motivasi voor menuntut kompensasi bagi Ali, anak-anak lain yang telah dihukum secara tidak adil, dan bagi mereka yang masih ditahan di fasilitas orang dewasa sambil mereka menunggu sidang atau deportasi.

Terhitung dari Oktober 2018, Komisi Hak Asasi Manusia Australië masih belum mencapai keputusan, dan Ken Cush & Associates belum menutup kemungkinan voor mengajukan gugatan apabila pemerintah Australië menolak untuk membayar kompensasi.

Berikutnya apa?

Para pengacara yang disbut di atas terus memperebutkan hak voor mewakili para korban. Kompetisi yang terjadi mengalihkan perhatian mereka dari tujuan awalnya yaitu mendapatkan kompensasi bagi korban dari pihak Australië atas perlakuan yang telah mereka terima.

Ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintah Australië voor berhenti melawan dan justru menyadari bahwa mereka berkewajiban voor berperan aktif dalam pembayaran kompensasi kepada korban sesuai dengan rekomendasi Senat Australia.

Pada tahun 2012 yang lalu, Senat mengingatkan pemerintah Australië bahwa anak-anak yang telah dipenjarakan buta huruf, miskin dan tidak dapat berbahasa Inggris. Senat berargumen bahwa met kondisi demikian mereka tidak dapat mendapatkan bantuan hukum yang patut en mengajukan permohonan kompensasi di Australië.

Sehingga Senat pun memutuskan bahwa pemerintah Australië harus "mengambil langkah-langkah proactif voor mencari dan memberan kompensasi bagi anak-anak Indonesië yang telah dipenjara di Australië melalui prosedur yang tidak sesuai met aturan hukum."

Sampai met Oktober 2018, belum ada kompensasi yang diberikan kepada para korban.

Tampaknya pemerintah Australië tidak akan memberikan kompensasi dalam waktu dekat. Pejabat pemerintah, termasuk Menteri Dalam Negeri Peter Dutton, terus mengatakan bahwa semua penyelundup manusia "Adalah penjahat yang kejam dan canggih".

Dutton dan para mitra yang memiliki pikiran yang sama harus menyadari bahwa bocah-bocah tersebut tidak mengatur pelarian para pencari suaka. Mereka hanya perantara yang menerima imbalan yang sangat sedikit namun justru harus menanggung pidana terberat. Penolakan pembayaran kompensasi hanya akan memperpanjang hukuman mereka.The Conversation

Tentang Penulis

Antje Missbach, universitair docent antropologie, Monash University dan Wayne Palmer, docent internationale betrekkingen, Bina Nusantara University

Sumber asli artikel ini dari The Conversation. Baca artikel sumber.

enafarzh-CNzh-TWnltlfifrdehiiditjakomsnofaptruessvtrvi

volg InnerSelf op

facebook-icontwitter-iconrss-icoon

Ontvang de nieuwste via e-mail

{Emailcloak = off}